Pemerintah memang selalu memperhatikan perkembangan mutu pendidikan. Mulai dari adanya program GP (Guru Pembelajar) hingga pada tahun ini berubah menjadi PKP (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran). Program yang baik pasti membawa hal yang baik. Namun apakah PKP sudah berjalan dengan mulus?
Ternyata kenyataan tidak semudah harapan pemerintah. Tidak semudah itu Ferguzo!, kata teman ngobrol ngopi saat itu.
5 kelemahan program PKP antara lain:
1. Lemahnya server LMS
Sistem yang digunakan PKP adalah daring kombinasi, yaitu perpaduan tatap muka dengan jaringan online. Pada kegiatan IN yang dilaksanakan dengan tatap muka hampir tidak ada masalah, namun pada saat GS harus berinteraksi dalam akun masing-masing, kendala terbesar adalah lemahnya server LMS. Semangat yang berapi-api mendadak padam dengan "putaran" kode sinyal pada halaman LMS. Peserta bisa menunggu berjam-jam untuk dapat menyelesaikan unggahan LK masing-masing. Sungguh, ini membutuhkan kesabaran yang super ekstra.
2. Masih banyak guru kurang paham teknologi
Dari sekian guru sasaran yang berkumpul pada pusat belajar, masih banyak dijumpai kaum-kaum gaptek (gagap teknologi). Sebuah hal yang asing jika harus berhubungan langsung dengan jaringan online. Bahkan membuka akun sim pkb masing-masing masih butuh bimbingan.
3. Kurangnya kesadaran peserta terpilih
GS adalah guru peserta terpilih yang terjaring melalui sistem sim pkb. Mereka terpilih berdasarkan jenjang kelas yang diprogramkan pemerintah. Dari sekian peserta terpilih, banyak yang belum sadar bahwa PKP adalah sebuah kebutuhan yang bisa menjadi pengalaman sekaligus pengetahuan tentang pembelajaran kekinian. Dengan berkumpul, praktik, dan berbagi, secara tidak langsung materi-materi merasuk ke sanubari Bapak/ Ibu sekalian. Namun, jika kesadaran kurang yang terjadi hanyalah asal-asalan. Asal selesai, asal datang, dan asal tidak ditegur atasan. Beres.
4. Banyaknya LK dalam waktu singkat
Selain hal-hal tersebut di atas, kelemahan lainnya adalah banyaknya LK yang harus dituntaskan peserta dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kita tahu bahwa guru tidak hanya mengerjakan LK, banyak pekerjaan lain yang juga harus tetap berjalan. Mulai dari melaksanakan tugas keseharian guru, hingga tugas-tugas di rumah, momong anak, meracik bumbu, dan lain sebagainya.
5. Kurang koordinasi antar elemen pelaksana di daerah
Yang terakhir yaitu kurangnya koordinasi antar elemen yang berperan dalam pelaksanaan PKP di daerah. Program ini melibatkan banyak pendukung, mulai dari peserta, GI, pengawas sebagai pendamping, dan kepala sekolah. Hal ini pastinya butuh koordinasi yang dipersiapkan sebelumnya. Nyatanya, entah karena informasi pelaksanaan yang mepet atau lainnya. Terkadang masih terjadi miss komunikasi antar pendukung tersebut. Ya, meski semua akhirnya bisa teratasi.
Jadi kawan, kita sangat berharap, bahwa pelaksanaan ke depan, PKP akan menjadi lebih efektif dan efisien. Apalagi, mendikbud kita yang baru adalah pakarnya dalam inovasi teknologi. Sudah selayaknya server LMS dari program PKP ini bisa setara dengan aplikasi Go-Jek yang sangat mudah dan membantu konsumennya. Salam.
Comments
Post a Comment